“Di satu pihak Sekolah Katolik selalu berupaya untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang berkualitas bagi para murid, namun di lain pihak telah terjadi penurunan kualitas dalam praktik nilai-nilai kekatolikan”, kata Sekretaris Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia, Romo Kuntoro Adi.
Romo Kuntoro menyampaikan hal itu dalam pertemuan sosialisasi Rencana Kerja Strategis Komisi Pendidikan KWI bersama Sekretaris, Kepala Komisi Lembaga dan Departemen (KLSD), dan karyawan-karyawati KWI pada Rabu (25/5/2016) kemarin.
Sebelum masuk pada paparan tentang kondisi Sekolah Katolik, kepada peserta pertemuan disampaikan terlebih dahulu oleh Romo Kuntoro tentang konteks pendidikan di Indonesia saat ini.
Ia mengatakan, cikal-bakal lahirnya kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20 % sebetulnya dapat ditelusuri ke belakang yaitu sejak tahun 1970 di mana ada kebijakan Sekolah Dasar Inpres yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
“Waktu itu pemerintah sadar bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya dibebankan kepada pihak swasta, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah”, katanya.
Dampak yang ditimbulkan dari adanya Kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20 %, menurut Romo Kuntoro, juga menonjol. Banyak anak di kampung-kampung terpencil begitu antusias masuk sekolah.
Meski jurang pendidikan antara anak di desa dan di kota tidak lagi melebar, ia mengungkapkan bahwa prosentasi kelulusan anak di sekolah lanjutan atas dan Perguruan Tinggi justru tidak sebanding dengan prosentasi kelulusan anak Sekolah Dasar. Ia mencontohkan, pada tahun 2010 prosentasi kelulusan anak di Sekolah Dasar itu sebesar 98 %. Sementara prosentasi kelulusan anak di Sekolah lanjutan Atas sebesar 61 % dan di Perguruan Tinggi sebesar 13 %.
Tata Kelola
Untuk mengembalikan mutu pendidikan di Sekolah Katolik, Romo Kuntoro menekankan perlunya perbaikan tata kelola Sekolah Katolik yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masa kini.
“Cara penyelenggaraan Sekolah Katolik harusnya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, seperti standar keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia”, tegasnya.
Untuk hal itu, menurut Romo Kuntoro, Keuskupan Agung Semarang bisa dikatakan mewakili model penyelenggaraan pendidikan Katolik di Indonesia, di mana standar keuangan dan Biro SDM yang menjadi tuntutan sungguh diperhatikan.
=====
Kredit Foto: Sekretaris Komisi Pendidikan KWI Romo Kuntoro Adi ketika memaparkan materi Reksa Pastoral Komisi Pendidikan KWI di Aula KWI
Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.
