Nurani Penguasa

06 Desember 2006 15:34

 Kelangkaan minyak tanah di sebagian wilayah Indonesia menunjukkan rendahnya perhatian negara untuk melindungi rakyatnya.

Kebutuhan dasar rakyat mudah dipermainkan oleh negara yang alpa dalam segenap kebijakannya.

Kegagalan negara

Kepada rakyatnya, negara gagal memberi kesempatan untuk sekadar hidup tenang. Ketenangan dan kedamaian terusik setiap saat. Ironisnya, hampir semua ketidaktenangan hidup rakyat dilatari ketidakpiawaian kebijakan publik membaca situasi. Antrean minyak tanah tak beda dengan antrean beras, sebuah fenomena yang menunjukkan adanya kekurangan mendasar. Ada ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan. Pemerintah yang cerdas mampu menjaga keseimbangan ini.

Ironi di negeri bertabur kekayaan ini, rakyat kesulitan mencari kebutuhan dasar. Rakyat kelaparan. Pemandangan memalukan membiasa dalam kehidupan kita. Sebagian kecil rakyat hidup bergelimang kemewahan, sebagian amat besar hidup dalam kesengsaraan. Tak jarang negara "pilih kasih". Mereka yang berjumlah kecil lebih banyak dilindungi daripada mereka yang berjumlah besar.

Amat sedikit kebijakan yang pro-rakyat, tetapi kebijakan pro- orang kaya dan orang kuat lebih banyak ditemukan. Penguasa abai membaca kesenjangan yang kian mendalam dan melebar.

Konstitusi menjamin fakir miskin akan "aman" bersama negara, tidak terbukti. Fakir miskin justru kian "sengsara" bila bersentuhan dengan proyek negara. Di media, nyaris tiap hari kita saksikan bagaimana nasib rakyat kecil justru tambah sengsara. Apakah yang ada dalam benak penguasa dalam merancang dan menjalankan kebijakan seperti itu?

Sungguh menyedihkan. Kita berharap pemerintah era reformasi bisa berbuat lebih baik daripada rezim sebelumnya. Ironis karena kita terlalu berharap kepada pemimpin yang dipilih langsung bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. Fakta menunjukkan, rakyat selalu menjadi "pecundang" dalam kebijakan yang tidak jelas arahnya.

Negara dan orang-orang yang merepresentasikannya lupa siapa mereka sebenarnya. Atas desakan nafsu serakah dan angkara murka nurani mereka tumpul. Dalam melaksanakan kebijakan, rakyat selalu dilihat dalam kacamata kuda: terlihat sama sebagai musuh atau penghalang kebijakan.

Tak punya respek

Banyak kebijakan yang menunjukkan penguasa negeri ini tidak memiliki respek terhadap rakyat. Rakyat kecil dalam sejarah kekuasaan negeri ditempatkan dalam posisi selalu kalah dalam segala hal. Rakyat kecil hanya dilihat sebagai sekrup. Relasi kekuasaan hanya terfokus pada penguasa yang berorientasi kapital, kepentingan kelompok, dan dirinya sendiri.

Orientasi inilah yang membuat kekuasaan tidak memiliki phatos (pengamalan tindakan untuk kehidupan sehari-hari) dan empati terhadap rakyatnya. Kesadaran untuk penghayatan nilai-nilai (etos) yang diserap dari rakyat rendah. Keberpihakan juga lemah. Padahal, keberpihakan kepada rakyat merupakan cermin dari makna kekuasaannya itu sendiri. Hilangnya keberpihakan juga sama dengan hilangnya makna kekuasaan itu sendiri.

Ciri-ciri kekuasaan yang kehilangan kesadaran empatiknya terhadap rakyat adalah ketika sengaja atau tidak membiarkan penderitaan rakyat tanpa ada kejelasan. Kasus kelangkaan minyak tanah, terkatung-katungnya korban Lapindo karena negara yang tidak tegas, korban bencana alam dan seterusnya, sungguh memilukan dan memalukan.

Kekuasaan alpa terhadap penderitaan rakyat. Kealpaan yang terus-menerus itu menunjukkan ada masalah mendasar, yakni hilangnya daya ingatan akan makna terdalam seorang penguasa.

Seorang pemimpin dipanggil untuk memikirkan masa depan dan kesejahteraan masyarakatnya. Fokusnya bagaimana membuat rakyat sejahtera. Kesejahteraan tercapai bila ada kemauan dari pemimpinnya untuk memandirikan rakyatnya.

Tanda-tanda itu merupakan gejala keterasingan penguasa di hadapan rakyatnya sendiri. Penguasa yang terasing dengan realitas cenderung membiarkan rakyat dalam jerat penderitaan. Kita ditipu oleh retorika. Penguasa beretorika seolah berpikir untuk rakyat, tetapi kenyataannya tak berbuat yang bisa mengubah nasib rakyatnya. Seolah-olah bekerja keras, tetapi nasib rakyat tak kunjung berubah. Banyak kenyataan menjadi bukti, penguasa lebih sayang kepada orang kaya daripada orang menderita.

Kalau minyak tanah langka dan antrean panjang untuk mendapatkannya dianggap biasa dan bukan merupakan sesuatu yang menghina, maka sudah sebebal apa nurani para penguasa? (Benny Susetyo)

Benny Susetyo Pemerhati Masalah Sosial- Kemasyarakatan

KOMPAS  --  Rabu, 6 Desember 2006